JAKARTA, Koran Tempo: Pemerintah berencana melarang ekspor bahan baku rotan pada akhir 2008. Diharapkan pada saat itu sentra industri pengolah rotan sudah mapan dan bisa meningkatkan nilai tambah tiap produksinya.

"Akhir 2008 bisa (mulai dilarang ekspor)," ujar Menteri Perindustrian Fahmi Idris kemarin di Jakarta.

Sentra industri nantinya akan berlokasi di daerah penghasil bahan baku rotan utama yang ada di Indonesia, seperti di Kalimantan Tengah dan Sulawesi Tengah. "Dengan adanya industri itu, larangan ekspor akan legitimate-lah," katanya.

Dia menjelaskan saat ini Indonesia merupakan produsen utama bahan baku rotan dengan menghasilkan 85 persen kebutuhan dunia. Namun, ironisnya, industri dalam negeri yang mumpuni hanya segelintir.
Akibatnya, daya serap bahan baku rotan menjadi sangat minim karena banyak pihak yang lebih memilih mengekspor ketimbang mengolahnya di dalam negeri. Padahal pemerintah juga telah membatasi ekspor dengan memberlakukan sistem kuota. Nyatanya, daya serap bahan baku tetap minim.

Kendati pertumbuhan ekspor rotan nasional terus naik tiap tahun, secara nilai terjadi penurunan. Terlebih jika dibandingkan dengan negara lain yang bukan produsen bahan baku rotan. "Pangsa pasar rotan Indonesia di dunia hanya 2,9 persen dan pertumbuhannya tujuh persen per tahun," kata Fahmi. Sedangkan pertumbuhan produksi rotan Cina 11 persen dan Jerman 9 persen.

Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri Diah Maulida meminta wacana pelarangan ekspor harus didasari oleh pertimbangan yang kuat, di antaranya tingginya penyerapan industri dalam negeri. "Jadi, kalau mau melarang, harus yakin dulu apakah ada industri dalam negeri yang menyerapnya atau ada investor yang masuk dan bekerja sama dengan petani-petani rotan," katanya.

Tentang rencana pemberlakuan larangan ekspor rotan pada akhir 2008, dia mengungkapkan perlunya kerja keras dan sinergi dari tiap pemerintah. "Sepanjang itu terserap industri dalam negeri, dan tentunya akan lebih baik jika mengekspor dalam bentuk nilai tambah. Departemen mana pun posisinya sama terhadap prinsip itu," kata Diah.

Wakil Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri Indonesia Rahmat Gobel setuju melakukan kerja sama dengan asosiasi dan perbankan untuk mencari jalan tengah pembiayaan bahan baku rotan. Sebab, selama ini rendahnya daya serap bahan baku rotan oleh industri sering kali disebabkan oleh minimnya kemampuan finansial dari industri pengolah rotan untuk membeli bahan baku secara tunai (cash). "Kami siap saja membantu. Kami juga setuju kalau bahan baku rotan tidak semua keluar (diekspor), tapi ada proses added value terlebih dulu," ujarnya.

Berita ini menurut Menteri Perindustrian, Fahmi Idris, sedangkan yang melarang dan membuka kembali ekspor bahan baku rotan Menteri Perdagangan, Marie Elka Pangestu. Bisakah Menteri Perindustrian mencabut SK Menteri Perdagangan?